JAKARTA – Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta menerima lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP P1) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Jakarta pada kamis (16/2).
          Lisensi tersebut diserahkan oleh Ketua BNSP, Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc., kepada Kepala BPSDMP, Dr. Wahju Satrio Utomo, yang selanjutnya diserahkan kepada Plt. Ketua STIP Jakarta, Capt. Marihot Simanjuntak yang disaksikan oleh Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rahma Iryanti, dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin,MEM.
 
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara BPSDMP dan BNSP yang ditandatangani pada 28 November 2016 lalu. MoU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Perhubungan.
          Tommy, sapaan akrab Kepala BPSDMP, menyatakan bahwa penyerahan lisensi ini merupakan pertama kalinya di BPSDMP, “ini merupakan sejarah bagi kita, pertama kalinya lembaga diklat kita berhasil menerima lisensi LSP ini,” ujar Tommy.
Tidak hanya itu, Tommy, juga menyampaikan bahwa nantinya semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPSDMP juga akan menjadi LSP. “Saya juga meminta sekolah lain agar ikut menjadi LSP, jadi nanti ada total 26 sekolah di BPSDMP yang akan menjadi LSP,” ungkapnya.
Tommy juga menambahkan bahwa hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perintah Menteri Perhubungan, tentang peningkatan pelayanan diklat,” ini sejalan dengan arahan Menhub, Bapak Budi Karya Sumadi, dimana kita diminta untuk peningkatan tata kelola diklat serta kualitas lulusan,” tambahnya.
          Ketua BNSP, Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc., menyampaikan dukungannya atas keinginan BPSDMP membentuk LSP di setiap sekolah transportasi, “dengan target diklat transportasi Kementerian Perhubungan 1 juta pada 2017-2018, maka sertifikasi yang dilakukan nanti sangat luar biasa,” ungkapnya.
          Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Rahma Iryanti, menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini, “Kami menyampaikan apresiasi atas pemberian lisensi ini, ini merupakan suatu bukti adanya kebutuhan organisasi, dan STIP sudah memiliki dasar hukum untuk sertifikasi kompetensi,” ungkapnya.
Iryanti juga berharap agar pemberian lisensi LSP dapat mendukung rencana nasional, “mudah-mudahan ini dapat mendukung pencapaian rencana nasional,” tambahnya.
          Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan UMKM Kemenko Perekonomian, Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin,MEM., yang juga menyaksikan kegiatan tersebut menyampaikan bahwa hal ini sejalan dengan fokus pemerintah saat ini, dimana tujuan dari peningkatan vokasi adalah terwujudnya lulusan yang memenuhi standar kompetensi yang tersertifikasi profesinya, “tidak hanya Kementerian/Lembaga, tapi industri juga kita dorong untuk membentuk suatu standar kompetensi, sehingga sertifikasi profesi dapat berjalan,” ungkapnya.
 
          LSP P1-STIP adalah lembaga sertifikasi yang melakukan uji kompetensi kepada peserta didik STIP di bidang angkutan laut dan kepelabuhanan. Nantinya lulusan uji kompetensi P1 akan diserap oleh pasar kerja nasional dan internasional.
          Dalam melaksanakan sertifikasi, LSP P1-STIP didukung berbagai asosiasi profesi di bidang angkutan laut dan kepelabuhanan, juga perusahaan-perusahaan bidang angkutan laut dan kepelabuhanan, seperti INSS, APBMI, asosiasi perusahaan bongkar muat Indonesia, INNI ikatan nakhoda niaga Indonesia, gapeksi gabungan pengusaha expedisi Indonesia, PT. pelabuhan Tanjung Priok, JICT, dan TPK Koja.